Sulawesi Selatan

WALHI Minta Pemkab Toraja Utara Bangun TPS Sesuai Standar

Warga menggunakan pohon besar menutupi jalan menuju TPS di di Pedamaran, Lembang Buntu Tondok, Kecamatan Buntu Pepasan, Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Rabu (8/3/2017). Hal itu sebagai bentuk penolakan TPS di daerah tersebut. (Facebook/Jufri Tonapa)

TORAJA UTARA, KabarSelebes.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan meminta Pemerintah Kabupaten Toraja Utara benar-benar mengkaji lokasi tempat pembuangan sampah baik sementara maupun dalam jangka waktu yang lama.

Kembalinya penolakan yang terjadi di Lembang Buntu Tondok, Kecamatan Buntu Pepasan tersebut, kini menjadi sorotan mereka. Oleh karena itu, sebagai pelaku pemerhati lingkungan di Sulsel Walhi dengan tegas meminta untuk mengkaji secara mendalam dalam penentuan lokasi tempat pembuangan sampah.

“Lokasi pembuangan sampah memang harus ada persetujuan ruang dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Toraja Utara, yang dianggap memungkinkan baik secara proses dan efeknya kedepan. Yang paling penting adalah sosialisasi di masyarakat,” ungkap Asmar Exwar, Ketua WALHI Sulsel, Kamis (9/3/2017).

Selain itu kata dia, pemeritah setempat juga harus memerhatikan kawasan penempatan, apakah sudah sesuai standar prosedur dalam penentuan tempat pembuangan sampah.

“Dari segi letak lokasi harus memiliki standar tata guna lingkungan. Jangan terkesan terburu-buru membangun lokasi pembuangan sampah di wilayah swakelola masyarakat. Jadi, kami minta Pemkab Toraja Utara betul-betul mengkaji lokasi tempat pembuangan sampah yang sesuai standar,” Tegasnya.

WALHI Sulsel juga sesalkan tindakan sewenang-wenang Pemda Toraja Utara yang membuka lokasi TPS di kawasan Hutan Lindung To’ Ampalla’, di Lembang Tandung Nanggala beberapa waktu yang lalu.

Pemda Toraja Utara dinilai keliru menjadikan kawasan hutan lindung sebagai TPS yang akibatnya sangat fatal dan akan mencemarkan lingkungan baik air baku maupun dampak secara langsung.

Oleh sebab itu Asmar Exwar menambhkan, selaku Organisasi lingkungan WALHI sangat menyesalkan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh orang-orang yg mengijinkan penempatan TPS itu.

Kata dia, ini juga termasuk tentang TPS Tondon Langi yang sudah ditutup, apakah sudah sesuai prosedur atau tidak. Amdal atau UPK UPL nya sudah ada, karena sesuai laporan bahwa tidak memenuhi syarat pembuangan sampah, karena lokasi TPS seharusnya berjarak 500 meter dari pemukiman warga.

Dijelaskananya juga terkait perbuatan yang melanggar Undang undang Lingkungan hidup nomor 32 tahun 2009, Undang undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, dan Undang undang nomor 41 tahun 1999 yang mengatur soal ahli fungsi kawasan hutan. Kesemuanya ini jika tanpa izin dan mekanisme yang berlaku bisa kena sangsi pidana.

“Terkait hal ini, bisa dikenakan pidana dengan hukuman Paling lama kurungan penjara selama 10 tahun, dan denda miliaran rupiah, jika ketiga Undang-undang tersebut, apalagi disengaja,” tegas Asmar. (jufri)

Comments

comments

Terpopuler Minggu Ini

To Top