Hukum

Tahun 2017, Kemenkumham Sulteng Pastikan Layanan Hukum Gratis untuk Warga Miskin Tak Maksimal

Pelaksanaan ceramah hukum oleh Kemenkumham Sulawesi Tengah di Gedung Karebata RRI Palu, Sein (13/3/2017) malam. (Tri Novian/KabarSelebes.com)

PALU, KabarSelebes.com – Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) Sulawesi Tengah Senin (13/3/2017) malam bertempat di Gedung Karebata RRI Palu, menggelar ceramah hukum terkait tugas dan fungsi Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Sulteng dalam menjalankan program bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin.

Ceramah yang juga berbentuk dialog interaktif ini, diikuti tidak sampai 20 orang peserta. Umumnya selain mahasiswa, pada ceramah hukum tersebut, terlihat pula perwakilan masyarakat dan juga praktisi hukum di Kota Palu.

Acara yang berlangsung kurang lebih satu setengah hingga dua jam ini, dihadiri juga oleh sejumlah narasumber yang kesemuanya berasal dari Kemenkumham Sulteng. Mulai Wakil Wisnu Nugroho Susanto SH. M.HUM serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum Santun Maspari Siregar SH. M.Hum.

Santun Maspari menjelaskan, pelaksanaan ceramah hukum yang digagas pihaknya tersebut semata-mata ingin lebih memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai adanya fasilitas pelayanan hukum secara gratis yang ditujukan bagi masyarakat miskin.

“Sesungguhnya, upaya ini dilakukan untuk lebih memberitahukan kepada masyarakat mengenai pelayanan hukum secara gratis ini, khususnya bagi masyarakat miskin di Sulteng,” Santun Maspari.

Selama ini menurut Santun Maspari, dari tahun ketahun Kemenkumham Sulteng telah melakukan upaya maksimal dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin secara gratis. Hal itu dibuktikan dengan jumlahnya yang jika dibadingkan tahun 2015 hingga 2016 mengalami kenaikan.

Diterangkan, pada tahun 2015 jumlah aduan kasus yang telah dilayani Kemenkumham Sulteng secara gratis bagi masyarakt miskin telah mencapai 60 kasus. Jumlah itu bertambah di tahun 2016, dengan total bantuan hukum yang diberikan mencapai 190 kasus.

“Untuk tahun 2015 pak, Kemenkumham Sulteng melalui sejumlah organsasi bantuan hukum telah melayani 60 kasus, sementara di tahun 2016 cenderung meningkat mencapai 190 kasus,” sebutnya.

Dari kesemua aduan yang dilayani, dalam penanganan khususnya kasus di tahun 2015 dan 2016, ikut melibatkan dengan hanya 8 organisasi bantuan hukum (OBH).

Terjadinya peningkatan pelayanan hukum tersebut tidak lepas dengan penganggaran mengenai pelaksanaan program tersebut ditahun 2016 yang mencapai Rp.950 juta.

Sedangkan di tahun 2017 sendiri, meskipun masih belum diketahui secara menyeluruh berapa jumlah aduan yang telah dilayani, Santun Maspari pesimis pihaknya dapat melayani secara maksimal bantuan hukum bagi masyrakat miskin. Pasalnya, masuk di tahun 2017, Kementerian terkait akan melakukan pemotongan anggaran hingga 50 persen dari jumlah anggraan di tahun sebelumnya.

Sehingga, kemungkinan di tahun 2017 akan terjadi penurunan jumlah aduan yang dilayani secara gratis oleh Kemenkumham Sulteng.

“Dengan anggaran yang menurun, tentunya bantuan hukum yang diberikabn ditahun ini tidak bisa begitu maksimal,” tutupnya. (Tri)

Comments

comments

Terpopuler Minggu Ini

To Top