Ekonomi

Pajak Naik 2000 Persen, Sejumlah Rumah Makan di Toraja Utara Terancam Gulung Tikar

Ilustrasi (JIBI/Solopos/Dok.)

TORAJA UTARA, KabarSelebes.com – Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Toraja Utara nomor 8 tahun 2013, adalah perubahan atas Perda Torut nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah, membuat sejumlah pemilik rumah makan menjerit di daerah itu.

Adanya perda tersebut menyampaikan, bahwa semua pembayaran pajak daerah untuk akomodasi makanan, minuman dan pelayanan-pelayanan lain pada setiap hotel, penginapan, restoran, rumah makan minum atau tempat lain yang sejenis dipungut, pajak daerah sebesar 10 persen dan dibayar oleh tamu langganan dengan menggunakan diperporasi oleh badan pendapatan Toraja Utara.

Namun adanya perda tersebut, sangat membuat para pemilik warung makan menjerit, sejumlah pemilik dan beberapa pengusaha warung makan di Toraja Utara sangat menyesalkan dan menyayangkan hal ini.

“Tiba-tiba kami datang ditagih pajak sebesar Rp1,5 juta, sementara pendapatan kami tidak seimbang dimana kenaikan pajak ini melonjak 2000 perse, karena pajak sebelumnya Rp120 ribu menjadi Rp1,5 juta,” keluh salah satu pemilik warung makan di Jalan Diponegoro, Alfias, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, pemilik rumah makan menjadi kesulitan untuk membayar karyawan jika pajak saja melonjak naik. Sementara, pendapatan usaha perbulan rata-rata hanya Rp500 ribu, bahkan tak menentu.

“Rata-rata penghasilan dari penjualan sekitar kurang lebih hanya mencapai Rp400 ribu perharinya, jika banyak pelanggan. tapi keuntungan yang didapat kita gunakan sebagian untuk gaji pekerja ,biaya listrik, PDAM, dan sewa kontrakan usaha, jadi jika pajak itu mau diberlakukan bisa kami gulung tikar dan akhirnya tutup,” jelas Alfias.

“Aturan yang diberlakukan oleh Pemkab Torut sangat kami dukung. Namun di sisi lain pelaku-pelaku usaha yang mempunyai penghasilan pas-pasan sangat tidak mampu dengan harga pajak sebesar Rp1,5 juta per bulan,” tambah Alfias.

Dalam konteks pembangunan, pajak merupakan sumber utama pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan dan setiap warga negara wajib ikut serta dalam mendorong pembangunan tersebut. Karena pada dasarnya pembangunan diciptakan untuk masyarakat itu sendiri. Ketika pembangunan berjalan maka segala aktifitas utamanya yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi akan semakin meningkat.

Meski demikian dalam pembuatannya, menurut Alfias Perda pajak diharapkan tidak memberatkan masyarakat terutama dalam hal mempengaruhi terciptanya lapangan kerja di tingkatan masyarakat.

Hal ini ditegaskan dalam UU No. 23 Tahun 2014 pasal 250 ayat 1 dan 2 point d yakni Perda dan Perkada dilarang bertentangan dengan kepentingan umum salah satunya terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meski dalam UU 28 tahun 2009 pasal 40 ayat 1 dikatakan bahwa tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen bukan berarti dalam perda yang dibuat mengharuskan 10 persen. Dalam dunia usaha nilai persen adalah nilai yang begitu besar bila tidak disertai dengan penjelasan yang baik dan perhitungan yang baik. (jufri)

Comments

comments

Terpopuler Minggu Ini

To Top