Sulawesi Tengah

KontraS Soroti Perpanjangan Operasi Tinombala

ILUSTRASI – Aparat dari Satgas Operasi Tinombala saat memburu kelompok Santoso di wilayah Lore Utara.(Foto: Ala/KabarSelebes.com)

PALU, KabarSelebes.com – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) bersama dengan beberapa organisasi masyarakat sipil lokal di Sulawesi Tengah menyoroti dan menyayangkan agenda perpanjangan Operasi Tinombala hingga Juli 2017 yang disampaikan melalui Asisten Operasi Kapolri, Irjen (Pol) Unggung Cahyono pada Selasa, 14 Maret 2017 lalu.

Kepada Redaksi KabarSelebes.com, Jumat (17/3/2017), Kontras menuliskan bahwa perpanjangan itu disampaikan oleh Unggung Cahyono berdasarkan permintaan Kapolda Sulawesi Tengah, Brigjen Pol Rudy Sufahriadi agar dapat mencari dan menangkap 9 orang sisa dari kelompok teroris Santoso. Alasan perpanjangan masa operasi selama 3 bulan yang seharusnya telah berakhir pada tanggal 3 April 2017 mendatang, juga dilakukan untuk memberikan rasa aman warga masyarakat di Poso.

“Perlu untuk diperhatikan bahwa pengambilan keputusan atas perpanjangan Operasi Tinombala yang keempat ini dilakukan secara sepihak tanpa penjelasan kepada publik tentang evaluasi oleh Polri atas Operasi Tinombala. Selain belum berhasil ditangkapnya sisa sembilan orang DPO jaringan kelompok Santoso cs atau Mujahidin Indonesia Timur, kami memantau ketika proses pelumpuhan jaringan Santoso cs, Mabes Polri nampak optimis untuk membekuk kelompok teroris ini, mengingat jumlah senjata dan posisi yang terdesak dari para pengikut Santoso,” tulis Koordinator KontraS, Yati Andriyani.

Selain itu, KontraS juga me nuliskan bahwa ukuran evaluasi tidak hanya dapat dinilai dari sejauh mana kelompok Santoso CS terdesak di satu titik, namun juga harus diperhitungkan sejauh mana rasa aman warga terjamin, tidak ada ruang kriminalisasi, teror, restriksi hak-hak asasi yang tidak penting dan ketersediaan akses pengaduan hingga pemulihan apabila ada kesalahan dalam prosedur operasi keamanan.

Setidaknya, KontraS sendiri telah mencatat 32 peristiwa penembakan dan penangkapan sewenang-wenang terjadi sepanjang perburuan kelompok sipil bersenjata pimpinan Santoso itu. Dikhawatirkan, situasi keamanan di Poso yang tidak kunjung membaik meskipun beberapa orang anggota MIT telah dibekuk.

“Warga kebanyakan takut untuk beraktivitas, seperti pergi berladang, ke pasar atau bahkan ke sekolah. Artinya, penanganan terorisme hanya melalui pendekatan keamanan justru tidak banyak menghasilkan perubahan dan dampak yang signifikan. Negara masih belum menyentuh aspek keamanan insani, keamanan yang berbasis pada agenda HAM dan pembangunan dari manusia-manusia di wilayah pasca konflik atau pasca teror,” lanjutnya.

Pendekatan ini tulis dia, justru jauh lebih adil dan berkelanjutan untuk mencegah keberulangan aksi teror terjadi di Poso. Situasi ini dalam catatan KontraS menjadi oksimoron membaca praktik penanganan terorisme di lapangan jika dikaitkan dengan ide penanganan terorisme berbasis penegakan hukum dan agenda akuntabilitas yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus terkait bagaimana upaya penanganan terorisme dilakukan serta seperti apa pasca operasi anti-teror diterapkan di suatu wilayah.

Lanjut dalam tulisannya, Di sisi lain persoalan akuntabilitas mekanisme koreksi dan pencegahan masih menjadi pekerjaan rumah yang tidak pernah disentuh secara serius oleh pemerintah. Baik siapa yang memantau dan mengevaluasi kerja-kerja Densus 88 dan Brimob di lini kepolisian dan elite-elite militer dalam menangkal terorisme di TNI ketika operasi penindakan dan operasi militer selain perang’ digelar dengan justifikasi negara sebagaimana yang dilaksanakan di Poso.

KontraS berharap, formulasi penanganan dan penanggulangan yang lebih strategis serta mengedepankan aspek HAM menjadi vital di tengah situasi kerentanan sosial yang tengah terjadi di Indonesia belakangan ini termasuk di wilayah konflik seperti Poso. Diantaranya kasus terhadap korban salah tembak, salah tangkap dan mengalami penyiksaan hingga tewas, harus mendapatkan ruang pemulihan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 6. Artinya, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan korban harus terlibat aktif dalam ruang pengawasan dan pemulihan pada Operasi Tinombala ini.

Menurutnya, jika kedua hal tersebut terus dikesampingkan dan tidak mendapatkan respons dari pengambil keputusan atau kebijakan tertinggi terkait keamanan di Indonesia yakni Presiden RI, Joko Widodo untuk segera mengevaluasi dan mengambil langkah strategis terkait situasi keamanan di Poso oleh Satgas Operasi Tinombala, maka akan terbuka ruang lebar agar operasi ini terus berlangsung dan diperpanjang tanpa hadirnya kontrol pengawasan, bahkan tidak diketahui oleh publik secara luas sebagaimana pernyataan yang dikemukakan oleh Unggung Cahyono berdasarkan laporan Kapolda Sulteng sebagai Penanggungjawab Komando Operasi Tinombala.

“KontraS dan AKAR Poso secara khusus mengusulkan kepada para pengambil kebijakan untuk memikirkan kemungkinan menerapkan pendekatan Disarmament atau pelucutan senjata, demobilisasi, reintegrasi jika kuat dugaan sebaran senjata api dan kelompok kombatan masih berada di tengah warga Poso. DDR hanya dapat dilakukan jika pemerintah membuka ruang negosiasi kepada jaringan Santoso CS dan MIT yang tersisa. Tentu saja dengan pertimbangan bahwa ongkos sosial bisa tercipta dan terrawat setelah DDR dilakukan,” Tutupnya. (**/Faiz)

Comments

comments

Terpopuler Minggu Ini

To Top