Sulawesi Selatan

WALHI Sulsel Menentang Keras Kawasan Hutan Lindung Dijadikan TPS

Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulsel menentang keras kawasan hutan lindung di to’ ampalla’ dijadikan TPS. (ANTARA/PR)

TORAJA UTARA, KabarSelebes.com – Walhi sebagai organisasi lingkungan tertua di Indonesia, menentang keras jika kawasan hutan lindung di to’ ampalla’ di jadikan lokasi tempat pembuangan sampah sementara di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan.

Adanya protes dan aksi sepihak warga dari lembang tandung nanggala, yang memberhentikan aktivitas kendaraan pengangkut sampah saat melakukan pembuangan sampah sementara di to’ ampalla’, dusun To’ Bunga dimana adalah kawasan hutan lindung, membuat Walhi perwakilan Sulawesi Selatan angkat bicara.

Walhi Sulsel mempertanyakan kawasan Hutan Lindung To’ Ampalla’ apakah sudah seizin kementerian kehutanan, yang memiliki wewenang terhadap kawasan tersebut.

“Apakah lokasi yang sudah dijadikan tempat pembuangan sampah sementara di kawasan hutan lindung to’ ampalla’ di dusun to’ bunga, sudah memiliki izin atau pelepasan kawasan hutan untuk ahli fungsi sebagai tempat pembuangan sampah. Karena, kawasan ini dilarang keras melakukan segala aktivitas apapun, apalagi melakukan pencemaran terhadap lingkungan di Kawasan Hutan Lindung. Ini harus mengikuti undang-undang kehutanan yang berlaku, jadi jika ada perubahan ahli fungsi kawasan hutan lindung itu harus melalui kementerian kehutanan,”tegas Asmar Exwar, Ketua WALHI Sulsel, Sabtu Malam (25/2/2017).

Dia juga menambahkan, bahwa walaupun sifatnya sementara atau akan digunakan secara terus menerus atau apapun itu harus melalui mekanisme yang sudah diatur oleh Kementerian Kehutanan.

“Mau dipakai sementara, selamanya atau pun tidak, itu harus melalui mekanisme yang diatur oleh Kementerian Kehutanan dalam hal ini juga Depertemen Kehutanan terkait ahli fungsi lahan kawasan hutan lindung,” tambahnya.

Penolakan keras ini kata dia, disebabkan kawasan hutan lindung sangat identik dengan wilayah aliran sungai. Jika kawasan hutan lindung dijadikan tempat pembuangan sampah sementara itu tentu sudah tidak sesuai lagi.

“Ini sangat berpotensi mencemari air baku yang ada. Baik dikomsumsi secara langsung oleh warga sekitar kawasan hutan lindung, maupun air yang masuk ke sungai,” ungkap Asmar.

Menurut Asmar, masyarakat punya hak untuk tidak menyetujui jika lokasi pembuangan sampah itu mengancam mereka.

“Apalagi jika tempat pembuangan sampah itu di kawasan hutan lindung yang nantinya akan mengancam sumber-sumber air baku yang berasal dari kawasan hutan lindung,” tutupnya. (Jufri Tonapa)

Comments

comments

Terpopuler Minggu Ini

To Top