Ekonomi

Indonesia vs Freeport, Ini Arahan Jokowi Soal Arbitrase

Presiden Joko Widodo (Foto : Liputan6.com)

JAKARTA, KabarSelebes.com – Freeport Indonesia telah menegaskan penolakannya terhadap perubahan status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Freeport juga menolak aturan perpajakan dalam IUPK yang berbeda dari KK.

Pada IUPK, pemerintah mengatur bahwa pajak tidak memiliki ketetapan, melainkan harus mengikuti ketentuan yang ada dan tentunya berpotensi akan berubah.

Freeport pun akhirnya berencana untuk membawa kasus ini ke arbitrase internasional, khususnya apabila pemerintah bersikeras mengubah status kontrak. Lantas apa arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait masalah ini?

Menurut Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, Presiden Jokowi telah memberikan arahan kepada jajaran Kementerian ESDM untuk menghadapi kasus ini.

Arahan tersebut adalah agar pemerintah tetap mencari jalan penyelesaian terbaik terhadap kasus ini. “(Arahan Presiden) cari jalan terbaik, tidak melanggar hukum. Itu aja,” tuturnya di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/2/2017).

Menurut Arcandra, pemerintah akan berupaya untuk mencari jalan keluar terbaik dalam masalah ini. Hal ini bahkan sempat menimbulkan diskusi yang begitu alot.

“Kita berusaha mencari jalan keluar yang terbaik dan sebisa mungkin tidak melanggar hukum. Tapi solusi-solusi tersebut sudah kita cari. Di situlah terjadi diskusi yang alot, menyangkut jalan seperti di tawarkan arbitrase, apakah itu di atur dalam cara kita berkontrak di Indonesia, iya. Itu kan jalan terakhir. Kita liat apakah jalan terakhir akan kita tempuh atau masih ada jalan lain atau tidak,” tutupnya.

Sumber : Okezone.com

Comments

comments

Terpopuler Minggu Ini

To Top