Parigi Moutong

FK-PPT Gelar Aksi Demo, Buntut Belum Ditahannya Sekda Parimo

Tampak masa aksi saat berada di kantor Kejari Parigi. (FOTO : Roy Lasakka/KabarSelebes.com)

PARIGI MOUTONG, KabarSelebes.com – Puluhan masa yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Pemuda Pantai Timur (FK-PPT) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menggelar aksi demo, Selasa (7/2/2017). Aksi demo tersebut merupakan buntut dari belum ditahannya Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Parimo, Ekka Pontoh yang telah divonis sebagai terpidana enam tahun penjara oleh Mahkama Agung (MA) terkait tindak pidana korupsi pada lima perencanaan pembangunan dermaga fiktif.

Aksi demo yang menuntut agar segera dilakukan penahanan terhadap Ekka Pontoh tersebut diawali dengan mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Parigi yang kemudian menuju gedung DPRD dan berakhir di Kantor Bupati Parimo.

Di Kejari Parigi, perwakilan masa aksi diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Kasi Pidsus, Reza Hidayat bersama Eko selaku Kasi Intel dan Agus Siswandi selaku Kasi Pidum saat mewakili Kepala Kejari. Bahkan, ketika mendatangi Kantor Bupati Parimo, puluhan masa aksi ditemui langsung oleh Ekka Pontoh didampingi Kabag Humas Samsu Nadjamudin.

Kuasa Hukum FK-PPT Kabupaten Parimo, Munafri di hadapan pihak Kejari Parigi mempertanyakan sikap Kejaksaan yang hingga kini belum melakukan penahanan terhadap Ekka Pontoh.

Parahnya kata dia, Ekka Pontoh masih berstatus ASN dan menduduki kembali jabatan sebagai Sekda Kabupaten Parimo.

“Hukum di Kabupaten Parimo sangat aneh. Orang yang statusnya terpidana tidak ditahan dan hanya dibiarkan berkeliaran begitu saja. Bahkan, masih menduduki pula jabatan sebagai Sekda. Sementara beberapa kasus korupsi yang masih berstatus tersangka telah dilakukan penahanan walaupun memiliki putusan pengadilan. Terbitnya salinan putusan terpidana Ekka Pontoh Nomor: 2665 K/PID.SUS/2015 yang divonis enam tahun penjara oleh MA, sangat jelas menyatakan bahwa Ekka Pontoh harus ditahan,” tegas Munafri.

Hal yang sama juga disampaikan Sukri Tjakunu selaku tokoh masyarakat, yang menganggap adanya rekayasa dan tidak professional dalam penanganan kasus Ekka Pontoh. Bahkan ia mengaku heran, pihak Kejari Parigi tidak bisa mendapatkan salinan putusan MA tersebut. Sedangkan masyarakat telah mengantongi salinan putusan MA tersebut.

“Salinan putusan penahanan Ekka Pontoh saja, pihak Kejari belum miliki. Sedangkan masyarakat telah mengantonginya. Sehingga, dapat kami simpulkan bahwa Kejari Parigi terbukti tidak bekerja. Penanganan kasus tersebut sangat jelas, ada konspirasi antara Kepala Kejari Parigi dan Bupati. Mendapatkan salinan putusan tersebut seharusnya pekerjaan Jaksa dan bukan masyarakat. Namun, sekarang kondisi tersebut terbalik, malah masyarakat yang lebih bekerja dibandingkan jaksa. Apalagi, dalam salinan tersebut dinyatakan Incraht, berarti jika ada novum baru atau terdapat alat bukti baru, hal itu sama sekali tidak menghalangi dilakukannya penahan,” tandas Sukri dihadapan Jaksa. (Roy Lasakka)

Comments

comments

Terpopuler Minggu Ini

To Top