Donggala

Tenaga Honorer di Donggala Akan Dapat Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan

Suasana Sosialisasi dan Koordinasi Optimalisasi Program Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Pemerintah Non ASN, Kamis (1/12/2016) di Gedung Oasis Convention Hall Donggala. (Muhlis)DONGGALA, KABAR SELEBES – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala, menjalin komitmen bersama BPJS Ketenagakerjaan untuk segera memberikan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi 3.000 tenaga kerja pemerintah Non Aparat Sipil Negara (ASN) atau Honorer yang selama ini memang masih belum mendapatkan Jaminan Sosial.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Donggala, H Aidil Nur dalam sambutannya pada pembukaan kegiatan bertajuk Sosialisasi dan Koordinasi Optimalisasi Program Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Pemerintah Non ASN, Kamis, (1/12/2016) di Gedung Oasis Convention Hall Donggala.

“Jaminan sosial dilingkup pemerintahan selama ini hanya dimiliki mereka yang terangkat menjadi ASN, baik itu Taspen maupun BPJS Kesehatan. Namun tenaga kerja honorer yang belum terangkat menjadi ASN, juga memiliki kerentanan terhadap resiko seperti kecelakaan saat bekerja dan resiko meninggal dunia, sama halnya dengan pegawai ASN Kabupaten Donggala,” ungkapnya.

Aidil menambahkan, Pemerintah Donggala akan selalu mendukung apapun program pemerintah pusat yang bertujuan menyejahterakan warga Donggala. Dia menyadari, pada dunia kerja banyak resiko yang bisa saja dialami oleh pekerja sebagai pencari nafkah di keluarganya seperti resiko kecelakaan saat pergi, sedang dan pulang bekerja, resiko terhadap meninggal dunia, resiko mencapai hari tua dan pensiun.

“Semua resiko itu pada akhirnya akan sangat mempengaruhi kondisi keuangan keluarga pekerja. Sesuai amanah undang-undang, BPJS Ketenagakerjaan telah menyelenggarakan program yang sangat berguna dimasa-masa krisis pekerja tersebut. Dimana pekerja Non ASN dan keluarganya bisa mendapatkan manfaat pengobatan, santunan hingga tunjangan dana dari BPJS ketenagakerjaan, yang tentu sangat baik dalam menyokong perekonomian keluarga,” ujarnya.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Tengah, Zulkarnain Nasution mengatakan bahwa selama ini pemerintah Kabupaten Donggala sangat mendukung program BPJS Ketenagakerjaan dengan banyaknya peraturan yang diterbitkan daerah untuk perlindungan pekerja.

“Dalam kurun waktu satu tahun berdirinya Kantor Cabang Kami di Donggala, telah terbit Surat Edaran Bupati No 560/0183/DISNAKERTRANS/2015 Tanggal 3 Agustus 2015 serta Peraturan Bupati Donggala No 55 Tahun 2015 Tanggal 8 September 2015, semuanya mengatur tentang kewajiban pemberi kerja melindungi tenaga kerjanya ke dalam BPJS Ketenagakerjaan,” terangnya.

Zulkarnain juga mengutarakan terima kasihnya karena selama ini tidak satu pun pencairan pembayaran termin proyek fisik yang diloloskan oleh Pemkab Donggala bila perusahaan belum memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.

“Karena itu, kami juga memprioritaskan Pemkab Donggala untuk melakukan kerjasama lagi, yakni dalam melindungi tenaga kerja honorer, terlebih lagi setelah terbitnya Surat Edaran Gubernur Sulteng Nomor 560/694/DISNAKERTRANSDA tanggal 14 Oktober 2016 kemarin, juga mengenai kepesertaan Pegawai Non ASN kedalam BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Kepala Bidang Pengawasan dan PHI Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Donggala, Muhammad Irfan mengatakan, hasil dari sosialisasi dan koordinasi tersebut akan diteruskan ke Bupati Donggala dan akan diterbitkan surat edaran sebagai turunan surat edaran Gubernur Sulteng.

“Kami dari SKPD yang hadir pada kegiatan tersebut sepakat untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja honorer, dan secepatnya akan kami follow up dalam bentuk perhitungan iuran serta Surat Edaran Bupati Donggala,” terang Irfan.

Najmawati, Kepala cabang BPJS Ketenagakerjaan Donggala menambahkan, bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Donggala serta dengan jajaran SKPD di Donggala agar tenaga kerja honorer menjadi peserta BPJS ketenagakerajaan.

“Untuk penyelenggaran negara NON ASN, hanya dua program yang diperbolehkan untuk diikuti, yakni program Jaminan Kecelakaan Kerja, serta Program Jaminan Kematian. Jaminan kecelakaan kerja memberikan perlindungan kuratif dan rehabilitatif di rumah sakit trauma center serta memberikan manfaat tunai hingga 56 kali gaji yang terlapor, sementara program jaminan kematian, memberikan manfaat pasti bagi ahli waris pekerja sebesar Rp24 juta,” terang Najma. (Muhlis)

Comments

comments

Terpopuler Minggu Ini

To Top