Kolom Anda

Awas(i) Investor Asing di Pilkada Kabupaten Buol

Ilustrasi

Dalam pidato kenegaraan 17 Agustus 1964 yang berjudul “Tahun Vivere Pericoloso” bung karno selaku founding fathers bangsa ini menggemakan paradigma yang mampu membangkitkan negara Indonesia menjadi negara yang besar yaini kedaulatan dalam bidang politik, berdiri dibawa kaki sendiri (Berdikari) dalam bidang ekonomi dan berkepribadiaan dalam bidang budaya. Tiga gagasan besar tersebut dinamakan dengan  TRISAKTI atau tiga konsep yang berfungsi menjadikan bangsa indonesia sebagai bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa penjajah.

“Trisakti rasa Kapitalis hingga para pengkhianat bangsa”

Dari berbagai literatur dapat dikatakan selama 350 (tiga ratus lima puluh) tahun bangsa Indonesia pada kala itu adalah negara yang dijajah oleh kaum kolonialisme yang bertujuan untuk menguras dan menguasai  Sumber Daya Alam (SDA). Pada masa tersebut kekuatan politik Indonesia tidaklah mampu untuk mengintervensi segala kekuatan yang diciptakan oleh para kolonialistik. Sistem politik “Devide et empire” atau politik pecah bela adalah cara kaum kolonialisme untuk meng-adu domba rakyat nusantara sehingga persatuan, kemajuan dan keharmonisaan bangsa Nusantara tidak dapat dicapai sebagai mana mestinya. Melihat dan merasakan situasi yang terjadi maka gagasan “trisakti” yang dikumandangkan oleh bung karno adalah jawaban yang tepat untuk mempersatukan rakyat nusantara.

 

Kepungan para investor asing ataupun kaum komprador (istilah pembantu/perpanjangan tangan kaum kolonialistik) di era liberal saat ini menjadi ancaman baru bagi rakyat Indonesia. Mengapa ? dengan lantang bung karno menegaskan bahwa “Perjuanganku lebih mudah kerena mengusir kaum penjajah, namun perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri”. Apa maksud dari “Melawan bangsamu sendiri ?”

 

Dewasa ini hasrat Investor asing untuk menguasi sumber daya alam baik secara bumi, air dan apa yang terkandung didalamnya adalah sistem penjajahan gaya baru yang sering kami sebut sistem Neo-kolonialisme tujuan mereka adalah merampas tanah rakyat melalui intervensi modal, “menghisap” darah dan keringat rakyat dengan cara memberi upah rendah kepada kaum pekerja dan menguasai regulasi dami memuluskan kepentingan secara pribadi, kelompok maupun golongan.

 

“Pilkada : Memenangkan harapan rakyat atau mendukung Investor Asing ?”

Ada banyak cara kaum kolonialistik ataupun komprador ingin memuluskan jalan guna menguasai sumber daya alam indonesia. Secara universal yang sandarkan pada regulasi dapatlah kita temukan seperti Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas yang didalam penjelasnya terdapat pasal yang kaum pemodal, di pasal 28 ayat 2 berbunyi  Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar” tentunya pasal ini menjadi praktek bagi kaum pemodal untuk menguasai sumber daya alam kita pada sektor minyak dan gas.

 

Disisi lain peningkatan kaum pekerja/buruh asing (dari berbagai negara) pada tahun 2016 yang dirilis oleh kementrian ketenagakerjaan Republik Indonesia telah mencapai 74.183 Orang. Artinya dengan dibukanya praktek Neo-kolonialisme maka menyadarkan kepada kita bahwa negara indonesia saat ini dalam kepungan negera asing.

 

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum adalah momentum pesta demokrasi bagi rakyat untuk menitipkan harapan kepada calon kandidat, untuk membuat kontrak politik antara rakyat dan calon kandidat dan untuk menjelaskan visi, misi, gagasan ataupun ide pembangunan kedepan.

 

Pilkada adalah ruang dimana untuk menjelaskan betapa terancamnya bangsa indonesia secara nasional melalui kepungan investor asing, menjawab permasalahan rakyat atas kekhawatiran masifnya gerakan Neo-kolonialisme guna kepentingan sekelompok orang dan memutus rantai sistem Neo-kolonialisme yang telah diciptakan oleh para komprador.

 

“Kandidat pro rakyat atau pro Investor ? rakyat yang memilih”

Menyelami dan memaknai subtansi pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan” yang sebagai mana juga dijelaskan dalam ayat 2 “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajad hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Makna dikuasai oleh negera menurut Professor Sri Edi Swasono seorang ekonom dari Universitas Indonesia mengatakan bahwa kata “Menguasai” haruslah disamakan dengan kata “Memiliki”. Sebab, jika tidak disertai dengan penegasan memiliki, maka penguasaan negara tidak berjalan secara efektif, apalagi dalam tata-main era globalisasi saat ini.

 

Tentunya pasal 33 UUD 1945 mengamanahkan bahwa perekonomian Indonesia haruslah disusun dan/atau direncanakan secara bersama-sama melalui gagasan pro rakyat bukan gagasan pro investor yang mengorbankan rakyat. Gagasan pro rakyat tersebut haruslah bertumpuh kepada kemandirian rakyat, kedaulatan tanah rakyat dan pengawasan terhadap kepungan investor asing sehingga apa yang dicita-citakan oleh founding fathers kita dalam sebuah gagasan Trisaksi bisa di implementasikan ditingkatan daerah.

 

“Penutup”

Tulisan ini kami persembahkan sebagai dalam bentuk tinjauan kritis dan seruan tegas kepada pasangan calon bupati dan calon wakil bupati dikabupaten Buol periode 2017-2022, agar selalu waspada terhadap praktek tipu muslihat Neo-kolonialisme yang dilakukan para investor asing.

 

Buol, 23 Desember 2016

KOALISI PARLEMEN JALANAN

Andrie Wawan, SH

Direktur Umum Lembaga Investigasi dan Advokasi Rakyat (Lentora) Sulawesi Tengah

Aftar Abdul Fatta

Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta Se Sulawesi Tengah

Fadli Rahman

Koordinator Gerakan Aktifis Palu untuk Rakyat (Gapura)

Comments

comments

Terpopuler Minggu Ini

To Top