Donggala

Musda Golkar Donggala Dibatalkan, Ada Apa Ya?

Suasana Musda partai Golkar Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, sebelum dibatalkan, Sabtu (12/11/2016). (Jose Rizal/KabarSelebes.com)

Suasana Musda partai Golkar Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, sebelum dibatalkan, Sabtu (12/11/2016). (Jose Rizal/KabarSelebes.com)

DONGGALA, KABARSELEBES – PelaksanaTugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Donggala, Hasyim Hadado bersama pimpinan sidang, Ahmad Mardjanu membatalkan Musyawarah Daerah (Musda) yang dilaksanakan pada Sabtu (12/11/2016) siang. Keputusan itu didasarkan pada usulan dari beberapa kader Golkar Donggala yang hadir.

Pengurus DPD Partai Golkar Donggala, Harsin K Gotian, di awal Musda meminta pembatalan Musda karena dinilai inprosedural. Harsin meminta agar Plt Golkar Donggala terlebih dahulu memperjelas legalitas formal pengurus Golkar yang ada di 10 Kecamatan yang baru saja menyelesaikan musyawarah.

“Dari 16 PK Golkar Donggala, hanya 10 PK melaksanakan pemilihan. 6 PK tidak melaksanakan. Tapi 10 ketua PK baru ini mereka belum di SK kan dan belum dilantik. Saran saya kepada ketua Plt, mari kita kaji dan pertimbangkan seperti apa jalan keluarnya. Karena kita maunya Golkar menjadi jaya. Kalau mereka sudah dilantik dan di SK kan baru kita jadwalkan kembali Musda,” kata Harsin.

Sementara itu, salah satu tokoh senior Golkar, Abubakar Aldjufrie mempertanyakan keabsahan pelaksanaan Musda. Menurut Ketua Komisi I DPRD Donggala ini, para pengurus kecamatan harus mengantongi SK untuk mengikuti Musda. Menurut Abubakar, tanpa SK pengurus pelaksanaan Musda cacat demi hukum.

“Kalau SK pengurus kecamatan belum ada, saya juga khawatir legalitas pelaksanaan Musda hari ini. Karena tanpa SK legalitas seseorang patut dipertanyakan. Saya sependapat bahawa para pengurus kecamatan itu harus dilantik dan di SK kan dulu, agar pelaksanaan Musda ini berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Ditempat yang sama, mantan sekretaris DPD Golkar Donggala, Ridwan Yalidjama menegaskan manajemen yang baik akan menghasilkan yang baik. Dia mengatakan bahwa itu adalah rumus dalam organisasi apapun. Dia mencontohkan bagaimana rapinya manajemen Partai Komunis Indonesia, TNI, dan Katolik dalam menjalankan roda organisasi. Mantan ketua DPRD Donggala ini juga mengkritisi persiapan panitia dalam melaksakan Musda

“Bagaimana menghasilkan sesuatu sementara manajemen tidak bagus. Kita harus mengacu pada kaidah kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Kita harus menghindari sebuah keabsahan. Kalau ketua DPD I bilang bahwa Golkar partai besar, paling tua umurnya, saya minta Musda jangn dibuat abal-abal,” kritknya.

Ridwan menyarankan, agar mengembalikan seluruh permasalahan tersebut kepada Ketua Plt dan Pengurus DPD Golkar Donggala untuk merumuskanya. Pada kesempatan itu pula Ridwan juga meminta laporan pertanggungjawaban dari Ketua DPD Golkar sebelumnya, Habir Ponulele.

Usai menerima masukan dari beberapa kader, Plt Golkar Donggala, Hasyim Hadado dan Pimpinan Sidang Musda, Ahmad Mardjanu, menyatakan membatalkan Musda dan pelaksanaanya menunggu rapat internal Partai Golkar Donggala. (Jose Rizal)

Comments

comments

Terpopuler Minggu Ini

To Top