Tojo Unauna

Gila, Ada Pungli di Penyaluran KIP di Togean

Kartu Indonesia Pintar (Foto: warta pgri)

Kartu Indonesia Pintar (Foto: warta pgri)

AMPANA, KABAR SELEBES – Penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) di beberapa sekolah di wilayah kepulauan Kecamatan Togean, Kabupaten Tojo Una-Una tak berjalan mulus. Kegiatan tersebut dicederai dugaan pungutan liar (pungli) yang diduga dilakukan oleh oknum yang terlibat dalam penyaluran dana KIP.

Informasi yang dihimpun KabarSelebes.com menyebutkan, besaran pungutan yang dilakukan oleh para oknum bervariasi, dari Rp.50.000 sampai dengan Rp.100.000 per satu KIP.  Warga bahkan sempat menanyakannya kepada pihak sekolah terkait alasan pemotongan,  namun pihak sekolah beralasan hal itu untuk biaya transportasi.

“Di desa kami penyaluran dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) ada sedikit pungutan dari pihak-pihak terkait dengan alasan untuk akomodasi,” keluh Abdilah, salah satu warga Desa Melam, Kecamatan Togean,  Kabupaten Tojo Una-Una, Rabu (23/11/2016).

Abdillah mengaku bahwa bantuan tersebut seharusnya gratis untuk membantu masyarakat miskin agar tidak mengalami putus sekolah.

Sementara itu warga lain seperti Adi,  warga Desa, Malenge, Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-Una berharap adanya pendampingan dari pihak dinas dalam hal ini Dikpora Kabupaten Tojo Una-Una dalam mengewal distribusi bantuan KIP kepada penerima KIP agar sekolah-sekolah lebih profesional dan tidak menyalahi aturan.

“Seharusnya pada penyaluran bantuan kepada siswa tdk memungut biaya dengan alasan apapun namun ada beberapa informasi yg berkembang di masyarakat ada sekolah-sekolah khususnya di kepulawan sana masih saja melakukan pungutan biaya dengan alasan tranportasi,” terangnya.

Sekertaris Dinas Dikpora Kabupaten Tojo Una-Una Asriman, saat ditemui di ruang kerjanya Rabu (30/11) mengungkapkan,  bahwa dalam aturan penyeluran KIP tidak ada yang dinamakan pemotongan dalam bentuk apapun.  Semuanya harus diberikan sama pihak penerima dengan bersih.

Asriman mengaku pihaknya baru mengetahui informasi tersebut karena proses penyaluran KIP itu diserahkan kepada Pemerintah Kecamatan setelah itu pihak Kecamatan yang manyalurkan ke sekolah-Sekolah yang ada.

“Jadi tidak ada istilah potongan dalam penyaluran bantuan KIP, kami akan segera mengkroscek kembali sekolah-sekolah mana saja yang melakukan pemotongan,” ujarnya.(Moh. Qadri)

Comments

comments

Terpopuler Minggu Ini

To Top